Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah beban pelanggan dan bukan beban Travel Agent

Hasil pertemuan team Pajak ASTINDO yang dipimpin oleh sdr Denny M Noordin – Koordinator Bidang SDM dari DPN ASTINDO  dengan Dit-Jen Pajak beberapa waktu yang lalu, telah dibahas dengan anggota ASTINDO DKI pada waktu gathering ke Cirebon. Dimana PPN yang dikenakan kepada travel agent, sebenarnya adalah untuk dibebankan kepada pelanggannya, sebagai pengguna jasa. Pada prakteknya masih banyak travel agent yang tidak membebani pelanggannya untuk membayar PPN atas jasa yang dihasilkan oleh travel agent yang bersangkutan, khususnya terhadap pelanggan walk in. Berhubung PPN tidak dibebankan kepada pelanggannya, maka otomatis PPN menjadi beban travel agent, yang akan memotong gross profitnya.  

 

Sebetulnya para travel agent tidak perlu khawatir berurusan dengan kantor Pajak, karena kita sebagai Wajib Pungut Pajak (Wapu) hanya menyetorkan PPN yang merupakan kewajiban pengguna jasa. Apabila kita dapat menerapkan kebijakan pemerintah tersebut kepada wajib pajaknya, tentunya tidak menjadi masalah bagi travel agent sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sudah waktunya para travel agent pun membantu program pemerintah mengedukasi pelanggannya dengan mengenakan PPN, seperti halnya yang sudah diterapkan pada industry perdagangan lainnya. Pelanggan akan dapat menerima pembebanan PPN kalau semua travel agent kompak menerapkannya.  

 

PPN 1 %

Berdasar kan Surat Edaran Dirjen Pajak dengan nomer  SE – 18/PJ.3/1989 dan  251/KMK.03/2002 serta UU No 8/1983 & 18/2000, bahwa PPN travel Agent adalah 1 % yang penetapannya berdasarkan penghitungan , pengenaan PPN adalah  10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang pada tahun 1989 diajukan dengan nilai 10 % dari nilai penjualan paket, yang pada waktu itu memang rasio gross profit paket tour adalah berkisar 10 %. PPN 1 % ini ternyata diterapkan untuk semua produk penjualan pada Travel Agent , termasuk penjualan ticket internasional dan juga Dokumen. Oleh karena itu pengenaan PPN 1 % tidak menyalahi aturan. Akan tetapi PPN 1 % ini tidak sama dengan PP- No46 yang belakangan ini ramai dibicarakan, yang membebankan pajak 1 % dari omset penjualan. PP – No 46 ini adalah pajak usaha pengganti PPH pasal 25, yang ditujukan kepada Non PKP dengan omset dibawah Rp 4,8 Milyar/tahun.

 

PPN 10 %  

Berdasarkan Surat Dirjen Pajak  S-610/PJ.53/2004 dan 75/PMK.03/2010, bahwa PPN travel agent penjual ticket adalah 10 % dari Gross profit/Service Charge yang merupakan biaya atas jasa travel agent, yang juga sebagai penambahan nilai dari harga/tariff ticket yang dikeluarkan oleh Airlines. Penerapan PPN 10 % ini banyak dilakukan oleh para travel agent kepada Corporate client, atas ticket-ticket airline dengan zero commission atau karena bentuk kerja sama terbuka yaitu net to net. Sehingga travel agent hanya membebani biaya jasanya saja berupa Service Charge/Service Fee sesuai dengan kebijakan masing-masing. Akan tetapi karena harus menuliskan gross profit atau besarnya service charge pada invoice-nya, banyak juga travel agent yang kurang berkenan untuk menuliskannya, karena merasa gross profitnya diketahui oleh pelanggannya, sehingga pembebanan PPN 10 % tidak dimunculkan di invoicenya. Dampaknya PPN tersebut terpaksa harus menjadi beban travel agent dan tidak dibebankan kepada pelanggan.


SF  02/07/2014