Ketua Umum ASTINDO – Elly Hutabarat sering sekali melontarkan ungkapan yang isinya tanda tanya terhadap peran Rupiah dinegeri sendiri, salah satunya “Mengapa kita tidak bisa menggunakan Rupiah di Indonesia, untuk penetapan harga dan pembayaran Ticket International”. Para travel agent juga terpaksa harus membeli mata uang US Dollar untuk membayar Billing penjualan Ticket internationalnya, apabila pelanggannya tidak membayar dengan US Dollar. Berarti tambahan pekerjaan dan resiko bagi para pengusaha travel agent, sahut Jongki Iswandi – Koordinator Bidang Umum ASTINDO.

Di Negara lain kita harus menggunakan mata uang local untuk bertransasksi termasuk membeli ticket international. Karena mata uangnya menjadi alat bayar yang wajib dipergunakan untuk semua transaksi, sehingga dapat dijadikan dasar penetapan harga untuk transaksi internationalnya, dan bukan menggunakan mata uang US Dollar, seperti di Indonesia. Padahal Rupiah kita juga sudah dihargai dinegara lain seperti di Singapore, Malaysia, Brunai dan juga Saudi Arabia. Di beberapa tempat perbelanjaannya ada yang mau menerima Rupiah sebagai alat bayarnya dan tidak perlu ditukarkan kedalam mata uang lokalnya. Seharusnya kita sudah waktunya menghargai mata uang kita sendiri, ujar Elly.

Sebagai langkah awalnya, pada hari Jumat 14 November 2014, bertempat di Ruang Serba Guna Bank Indonesia, dengan diwakili oleh Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia - Lambok A. Siahaan, Ketua Umum ASTINDO - Elly Hutabarat, dan Ketua Umum PHRI Wiryanti Sukamdani, menandatangani Nota Kesepahaman mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI dalam setiap transaksi yang terkait dengan bidang usaha kedua asosiasi tersebut.

Melalui kerjasama ini terdapat empat hal yang disepakati yaitu

1.      ASTINDO dan PHRI berkomitmen untuk mendorong seluruh anggotanya menerapkan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi dan mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah pada setiap transaksi yang terkait dengan bidang usaha penjualan tiket penerbangan, perhotelan, dan restoran di wilayah NKRI.

2.      ASTINDO dan PHRI juga sepakat untuk menyediakan data dan/atau informasi kepada Bank Indonesia dalam rangka kewajiban penggunaan Rupiah.

3.      Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, disepakati pula untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah di seluruh wilayah NKRI khususnya bagi pengurus dan anggota ASTINDO dan PHRI.  

4.      Melakukan sosialisasi terkait kewajiban penggunaan Rupiah tersebut tidak hanya bagi pengurus dan anggota ASTINDO dan PHRI namun juga bagi pihak lainnya.

 

Nota Kesepahaman ini merupakan langkah konkrit  untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) khususnya Pasal 21 yang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, dengan pengecualian yang meliputi:

                 I.          Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN;

               II.          Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;

              III.          Transaksi perdagangan internasional;

              IV.          Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau

               V.          Transaksi pembayaran internasional.

dan, Pasal 23 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah dan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 dan 23 UU Mata Uang tersebut dapat dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan ASTINDO dan PHRI akan berlangsung selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini. Untuk mengevaluasi efektivitas dan keoptimalan Nota Kesepahaman ini, Bank Indonesia bersama ASTINDO dan PHRI akan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.