Hari Kamis tanggal 1 Juli 2015, mulai diterapkannya kebijakan pemerintah tentang “Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” yang dituangkan melalui Peraturan Bank Indonesia  No : 17/3/PBI/2015. Disatu sisi kita sebagai bangsa Indonesia sudah boleh bangga, karena Rupiah (IDR) sudah bisa diakui oleh Negara lain sebagai mata uang NKRI yang harus menjadi dasar perhitungan untuk bertransaksi dengan pebisnis di Tanah Air. Disisi lain, banyak industry yang masih belum siap melaksanakan kebijakan ini, karena aturan mainnya yang melibatkan pihak international, belum bisa secepat itu untuk dirubah. Sekalipun Undang-undangnya sudah mulai digulirkan sejak tahun 2011, akan tetapi Surat Edaran dari Bank Indonesia baru dikeluarkan tanggal 1 Juni 2015.

Sejak dikeluarkannya PBI No 17/3/PBI/2015 yang menyatakan mulai tanggal 1 April 2015, terhadap transaksi atas perdagangan yang dilakukan didalam negeri, penerimaan mata uang asing dalam bentuk tunai atau Bank Note sudah tidak diperbolehkan lagi. Para praktisi Travel Agent mulai panic ketika Surat Edaran Bank Indonesia No : 17/11/DKSP tertanggal 1 Juni 2015 diberitakan. Dimana para Travel Agent mulai tanggal 1 Juli 2015  tidak boleh lagi menerima pembayaran dalam mata uang asing, termasuk melalui transaksi bank. Selain itu Travel Agent juga tidak boleh lagi mengeluarkan produknya dengan harga USD atau mata uang asing lainnya.

ASTINDO selalu dilibatkan oleh IATA ( International Air Tranport Association ) dalam setiap pengambilan keputusan, berkenaan dengan penggunaan single currency IDR. Awalnya maskapai penerbangan (airlines) meminta pengecualian untuk tetap bisa mencantumkan harga dan mengeluarkan tiket dalam US Dollar, namun pembayaran menggunakan Rupiah. Berarti akan terjadi selisih kurs pada saat Travel Agent mengeluarkan (issue) tiket dan menerima pembayaran dari pelanggan, dengan pada saat travel agent membayar kepada BSP/IATA. Dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh IATA , Airlines, dan  ASTINDO, diperoleh kesepakatan bahwa kurs yang akan digunakan adalah kurs BSR (bank selling rate) Bank Indonesia pada saat tiket diissue, dan akan berubah setiap harinya. Keputusan ini membuat agent lebih secure dalam melakukan transaksi, agent akan menagihkan kepada penumpang harga tiket sesuai dengan tiket pada waktu di-issue dan akan membayar kepada airlines sesuai periode BSP dalam jumlah yang sama.

Sementara pihak ketiga yang menjadi principal pada bisnis ini khususnya para Airlines internasional, sudah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk tetap dapat issue tiket dalam mata uang USD. Untuk tiket-tiket yang di-issue oleh travel agent, tetap berpatokan kepada USD dengan nilai tukar harian berdasarkan IATA  Consolidator Exchange Rate (ICER) yang diambil dari BSR (bank selling rate) Bank Indonesia, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Kendala teknis yang dihadapi adalah Global Distribution System (GDS) yang ada di Indonesia yang menjadi media para Travel Agent untuk menerbitkan ticket international dan back office system airlines, hanya bisa mengakomodir ticket dengan nilai IDR maksimal dalam 8 (delapan) digit saja. Sehingga terhadap ticket yang nilainya diatas USD 7,000 atau setara atau diatas IDR 100.000.000,- tidak bisa diterbitkan oleh Travel Agent, dan harus diissue langsung oleh airlines menggunakan mata uang USD.  

Nilai tukar USD yang tidak bisa ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, membuat para Travel Agent pemain Paket Tour Outbound dan Paket Umroh harus menanggung resikonya, karena harus berspekulasi terhadap nilai tukar USD terhadap IDR. Mengingat hampir seluruh biayanya berdasarkan pada nilai USD, sedangkan harga jual harus sudah dipublikasikan dalam nilai IDR. Bagaimana dengan komitmen penawaran travel agent kepada pelanggannya, ketika kliennya akan membayar paketnya pada waktu yang berbeda dengan waktu penawaran, sedangkan harga yang diterima sesuai dengan harga yang ditawarkan. 

Pada pertemuan anggota ASTINDO dengan Bank Indonesia dan IATA pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, masih belum bisa memberikan solusinya terhadap potensi resiko yang harus dihadapi oleh para travel agent. IATA atas nama para international airlines masih belum dapat mempercayai kekuatan Rupiah, sehingga masih memaksakan nilai tukar harian yang menjadi acuan transaksi bisnisnya. Yang lebih parah lagi, ada airlines yang tidak akan menerbitkan tiketnya sebelum dananya masuk direkeningnya, dan akan menagih selisih nilai tukar kepada Travel Agent, apabila ketika dananya masuk direkeningnya, namun nilai tukar USD pada saat itu sudah naik lagi. Hal itu akan diterapkan untuk ticket yang diterbitkan oleh airlines-nya, karena alasan jumlah digit yang tidak memadai dari GDS. Oleh karena itu, nilai tukar pada waktu penerbitan ticket tidak menjadi jaminan nilai yang harus dibayarkan, sekalipun nilai tersebut tertera pada ticketnya. Sepertinya Kementrian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Udara yang membawahi industry Transportasi Udara, sebagai regulator dan penentu kebijakan di Indonesia, harus mengeluarkan peranannya.

 

SF 01a-07/2015