Oleh : Sjachrul Firdaus - Direktur Eksekutif ASTINDO

Masih terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tertanggal 31 Maret 2015, mengenai penerapan penggunaan Rupiah sebagai single currency yang berlaku di Indonesia, sepertinya Travel Agent masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan peraturan ini.  Sekalipun mata uang Rupiah sudah menjadi mata uang resmi di negeri kita sejak Indonesia merdeka, namun rupanya untuk dapat menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri menjadi tidak mudah. Mungkin karena selama ini kebijakan terhadap mata uang asing yang sangat luwes, sehingga kesempatan itu dimannfaatkan pengusaha untuk mendulang dollar.

Bank Indonesia masih memberikan kesempatan kepada pelaku industry untuk mendapat pengecualian sebagai masa transisi penerapan peraturan tersebut, yang telah diatur pada pasal 16 peraturan itu. Bagi perusahaan yang menulis surat keberatan kepada Bank Indonesia, karena alasan yang tentunya masuk akal dan dapat diterima, Bank Indonesia memberi kelonggaran penerapan peraturan tersebut hingga tanggal 31 Desember 2015.

Alasan utama yang diajukan oleh para Travel Agent penjual ticket penerbangan diantaranya adalah, international airlines belum bisa mengeluarkan harga hanya dalam IDR, dan Global Distribution System (GDS) hanya dapat meng-issue ticket untuk nilai harga dengan maksimal 8 (delapan) digit saja. Sehingga untuk ticket yang harganya diatas USD 7,000 (equivalent di atas IDR 100juta) tidak dapat di-issue, karena nilai IDR nya melampui 8 (delapan) digit.

Hal lain yang masih menjadi masalah adalah banyaknya Bank lokal di Indonesia yang sudah menolak menerima mata uang asing untuk disetorkan ke rekening milik pihak lain, selain kepada rekening sendiri. Sementara kontrak dengan corporate masih berjalan, dan masih diperbolehkan melakukan transaksi dengan mata uang USD hingga akhir kontrak. Hal yang paling membebani adalah bagi pelaku Outbound dan pelaku Inbound, karena sampai kapanpun tetap harus berurusan dengan mata uang asing.

Pelaku inbound untuk dapat diterima pasarnya diluar negeri harus menawarkan produknya dalam currency yang umum diterima dinegara tujuan, diantaranya adalah US Dollar. Sedangkan pelaku outbound mau tidak mau harus membayar land arrangement kepada Tour Operator-nya di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan Negara tujuannya, atau dengan mata uang asing lainnya yang dapat diterima dinegara tujuan tersebut.

Kalau banyak bank di Indonesia tidak dapat melakukan transaksi lagi dalam mata uang asing, berarti para pelaku Inbound maupun outbound harus memasukan biaya konversi transaksi terhadap mata uang asing tersebut, yang berdampak terhadap harga jual menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pindahnya pasar ke Negara lain, khususnya Negara tetangga, karena harga jual paket di Indonesia menjadi lebih mahal.

Pada sosialisasi terhadap official bank untuk BSP (Billing Settlement Plan) IATA, pihak Bank Indonesia membolehkan pelaku Inbound untuk mengeluarkan Quotation dan Invoice dalam mata uang asing, namun penerimaan pembayarannya tetap menggunakan Rekening IDR, sehingga tetap harus menanggung selisih kurs karena konversi dari pembayaran yang menggunakan mata uang asing.

SF 002-07/2015