Salah satu badan yang berperan menjadi mitra dan pendamping IATA dalam membuat kebijakan di suatu negara adalah Agency Program Join Council (APJC). Sementara APJC sendiri beranggotakan perwakilan dari Airlines dan Travel Agent. Di Indonesia APJC beranggotakan 7 orang perwakilan tetap dari Airlines dan 7 orang perwakilan tetap dari Travel Agent. Untuk perwakilan Travel Agent merupakan utusan dari ASTINDO dan ASITA. APJC secara regular mengadakan pertemuan minimum setahun sekali.

Menguaknya permasalahan keuangan, berdampak kepada cash flow di masing-masing pihak Airlines maupun Travel Agent. Sekalipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan bahwa hanya perusahaan Lembaga Keuangan saja yang dapat memberikan Fasilitas Kredit, namun ada klausal yang mengatakan bahwa perusahaan dapat memberikan kebijakan khusus kepada pelanggannya. Nampaknya klausal ini masih menjadi andalan bagi para Corporate untuk mendapatkan fasilitas kredit dari para Travel Agent.

Berbagai upaya untuk meringankan beban keuangan anggotanya, telah di usung oleh ASTINDO dalam beberapa kali rapat APJC, diantaranya penerapan Net Remittance on Credit Card (NRCC). Dengan sistem NRCC, corporate client dapat membayar tiket menggunakan kartu kredit, dan MDR nett tiket ditanggung oleh airlines. Agent akan menagihkan service fee kepada client, baik dalam bentuk cash maupun credit card. Sistem NRCC selain mengurangi kesulitan cash flow travel agent, juga berdampak terhadap penurunan Bank Guarantee (BG).

Setelah dibahas dalam beberapa rapat AJPC, akhirnya Garuda Indonesia sebagai National Carrier di Indonesia sekaligus ketua APJC, telah menyepakati penerapan NRCC di Indonesia. Rencananya pilot project NRCC mulai diterapkan pada beberapa corporate travel agent di bulan Agustus 2016.      

Agenda yang juga sudah beberapa kali muncul dalam pembahasan pada rapat APJC adalah mengenai calendar BSP International. Airlines meminta percepatan pembayaran BSP International untuk disamakan dengan BSP domestik (e.g : issue tiket 1-8 dibayar tgl 15).

Dalam berberapa rapat APJC terakhir, Travel agent sudah selalu menolak usulan ini. Airlines mengemukakan bahwa sistem pembayaran dengan satu mata uang Rupiah akan memerlukan satu periode pembayaran, bahwa resiko default yang semakin meningkat dengan lamanya periode pembayaran. Yang mana seluruh alasan Airlines dapat dimentahkan oleh travel agent.

Namun dalam IATA Reso 818 G mencantumkan bahwa jika suatu agenda telah dibahas sampai dengan empat kali pada rapat APJC atau dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dan masih deadlock, maka agenda tersebut dapat diajukan ke PA-Conf atau Passenger Agency Conference di IATA Worldwide.  

Sementara para Airlines sepakat untuk menerapkan kebijakan BSP Calender dengan satu peiode ini mulai tanggal 1 January 2017, namun pihak Travel Agent minta agar diadakan working group untuk membahas masalah ini, sekaligus mencari jalan keluar yang terbaik, agar cash flow Travel Agent tidak terbebani.

Dalam working group airlines – travel agent, diajukan agar pelaksanaan percepatan pembayaran BSP international ditunda hingga 01 Jul 17, untuk memberi kesempatan kepada travel agent memperbaharui kontrak kerja dengan corporate client.

 

SF-PS/057/viii-2016