•    Oleh Subagiyo – Astindo / Mar-2010

Setelah mengalami beberapa kali penundaan, akhirnya Menteri Perhubungan RI, Bp. Freddy Numberi berkenan menyisihkan waktunya di tengah kesibukan beliau yang luar biasa sejak dilantik oleh Bapak Presiden sebagai menteri perhubungan Oktober 2009 yang lalu untuk menerima Para Pengurus DPN ( Dewan Pengurus Nasional ) – ASTINDO untuk beraudiensi.

Dipimpin Oleh Ibu Herna P. Danuningrat, didampingi oleh sekjen Astindo yang baru Bp Bisono K. Haditono ( Bp Anto) , Bp Rudiana, dan saya sendiri dari bidang humas, Selasa, 2 Maret 2010 sekitar jam 14.55 menit wib kami semua sudah berada di Lantai 9 Gedung Karsa Kementerian Perhubungan RI, Jl Merdeka Barat no. 8, Jakarta untuk memenuhi undangan beraudiensi dari Bapak Menteri Perhubungan RI. Pada waktu bersamaan rupanya Bapak menteri sedang sibuk menerima tamu lainnya, sehingga baru pada jam 16.30 wib kami dipersilahkan masuk ke Ruang Menteri, dengan didampingi oleh Bp Ir Herry Bhakti,MM, Direktur Jendral Perhubungan Udara yang memang sudah menyambut dan mendampingi kami sejak kedatangan dan selama kami berada di ruang tunggu, sebuah sikap yang sangat simpatik dari seorang Pejabat  Tinggi Kementerian Perhubungan terhadap Astindo.

Bapak Menteri menyalami kami satu per satu mulai dari Ibu Herna P. Danuningrat, Bapak Anto, Bp Rudiana, dan saya sendiri. Bapak Menteri didampingi oleh bapak Dirjend Perhubungan Udara mempersilahkan kami semua untuk duduk. Setelah sedikit menyampaikan “selamat datang”, selanjutnya bapak menteri tanpa banyak basa-basi langsung mempersilahkan Ibu Herna P. Danuningrat untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Seperti biasanya Ibu Ketua Umum kita, Ibu Herna P. Danuningrat dengan keluwesan dan kepercayaan diri yang terukur, pertama-tama memperkenalkan diri kembali Astindo dan menyampaikan terima kasih kepada bapak menteri yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima kami. 

Beberapa points yang disampaikan Ibu Herna diantaranya menyangkut hal-hal  sbb :
•    Fuel Surcharge yang terpisah dari komponen harga dasar ( basic fare ) tiket Penerbangan dan dampaknya terhadap penerimaan pajak Negara, Komisi bagi Agent Penjual Tiket penerbangan dan kejelasan bagi masyarakat.
•    Usulan Penggunaan Mata uang rupiah untuk tiket penerbangan Internasional dan Penggunaan Bank Lokal pada BSP-IATA.
•    BSP – INACA mendesak untuk segera diwujudkan
•    Posisi Agent penjual Tiket Penerbangan yang selalu dalam posisi “lemah” terhadap Airlines dikarenakan kebijakan keagenan yang digariskan oleh Airlines, mis. menyangkut Agent’s Deposit.
•    Kecenderungan Maskapai penerbangan saat ini untuk melakukan Direct Selling ( mendegradasi peran Agent ) dan merebaknya perusahaan-perusahaan non travel agent yang menjual tiket penerbangan, misalnya Bank.
•    Progress kasus kepailitan Adam Air
•    LSP - Air Transport  Distribution Services & Agencies ( ATDA )  Astindo

Tanggapan dan pandangan bapak Menteri terhadap apa yang disampaikan Ibu Herna cukup melegakan kita, hal-hal yang bisa kita garis bawahi dari apa yang disampaikan Bapak Menteri adalah menyangkut perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa penerbangan dan kelangsungan hidup Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan, karena keberadaan ribuan Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan di seluruh Indonesia sudah barang tentu berdampak langsung terhadap penyediaan Lapangan kerja bagi masyarakat dan multiplier effect-nya.

Secara Khusus Bapak Menteri meminta kepada Dirjend Perhubungan Udara untuk menyiapkan regulasi-regulasi guna melindungi kelangsungan hidup Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan, termasuk mendukung diterapkannya perijinan dari Kementerian Perhubungan bagi para Penjual Tiket Penerbangan. Kemudian menyangkut penggunaan mata uang rupiah, bapak menteri terlihat antusias untuk mempelajari lebih jauh. Hal lain yang terlihat bapak Menteri cukup concern adalah soal potensi penerimaan pajak Negara dari transaksi penjualan tiket penerbangan. Data BSP-IATA 2009 menunjukkan bahwa nilai transaksi bisnis penjualan tiket penerbangan adalah 1.5 milyar usd plus sekitar 3.5 trilyun rupiah untuk transaksi penjualan Tiket penerbangan Domestik.

Bapak Herry Bhakti menggarisbawahi bahwa regulasi-regulasi menyangkut hubungan Airlines dan Agen penjual Tiket penerbangan tentu akan dikaji mendalam agar terjadi hubungan yang win-win solution. Bapak menteri menekankan bahwa Kementerian Perhubungan akan turut berkontribusi bagi negara dan masyarakat melalui pemberdayaan dunia usaha dibawah pembinaan Kementerian Perhubungan, karena dari situ akan tercipta lapangan kerja bagi masyarakat dan sumbangsih pajak bagi negara.

Suasana dialog cukup interaktif dan terbuka, bahkan disela-sela dialog Pak Menteri masih sempat memanggil staffnya untuk menyediakan Pisang Goreng. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 17.45 menit, rupanya acara lain sudah menanti Pak Menteri, Ibu Herna P. Danuningrat menutup pertemuan ini dengan menyampaikan terima kasih kepada bapak Menteri dan harapan agar point-point yang kita sampaikan mendapat dukungan dari bapak menteri untuk ditindaklanjuti. Kita kawal sama-sama yuuk …………… ( mar-2010/sbo )