Oleh Tim Editor – Astindo / Feb. 06 -2012

Dari Studio Berita Satu TV ( First Media), 6 February 2013, Nara Sumber :
ASTINDO            :  Elly Hutabarat/Ketua Umum
YLKI                   :  Sudaryatmo / Public Interest Lawyer  
Kurator               :  Turman Panggabean

Tagihan dari travel agent adalah Rp 30 M, sedangkan Ticket Penumpang yang dikeluarkan oleh pihak Batavia senilai Rp 60 M. Sementara dari 20 rekening yang dimiliki Batavia, hanya terkumpul dana Rp 1 M, sedangkan nilai hutang yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1, 2 Triliun. Kurator mengharapkan klaim travel agent diwakili oleh asosiasi (ASTINDO), dengan mengumpulkan semua dokumen sebelum tanggal 01 Maret 2013 dan diserahkan kekantor Kurator untuk diverifikasi.

Mengenai penjelasan ASTINDO tentang deposit travel agent yang bukan sebagai aset Batavia Air, pihak Kurator akan mempelajari terlebih dahulu. Menanggapi kepesimisan Ketua Umum ASTINDO tentang proses kepailitan yang ditangani pihak Kurator , Turman Panggabean sebagai kurator menyatakan dapat ditindak lanjuti dengan di pidanakan, karena ada undang-undang yang dapat menyeret para direksi Batavia Air apabila mereka memang sengaja membuat kesalahan.

Sementara dari YLKI memberikan tanggapan :
Undang-undang kepailitan telah dijadikan dasar untuk berlindung  dan juga mengarahkan pengusaha jasa transportasi udara (perusahaan penerbangan) berlaku curang dan bahkan cenderung kriminal. Kasus Batavia Air telah melanggar UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal  16 junto 62 ayat 2 , sebagai kejahatan korporasi. Dimana pengusaha wajib memenuhi janjinya, yang dalam hal ini Batavia Air telah mengabaikan tanggung jawabnya untuk mengangkut penumpangnya, yang telah membayar ticket-ticketnya.  
Kementrian Perhubungan dinilai gagal membina industrinya oleh YLKI, karena meruntuhkan kepercayaan publik terhadap industry perhubungan, khususnya  penanganan perusahaan penerbangan  yang sudah berulang kali terjadi menghentikan operasinya karena miss management. Seharusnya Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan Pembina industry harus proaktif , untuk dapat menghindari terjadinya kepailitan dari suatu perusahaan penerbangan domestik, seperti yang dilakukan oleh Telekomsel. Oleh karena itu harus ada instrument pengawasan yang efektif khususnya mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Sehingga apabila airlines yang sudah dalam keadaan sakit, harus ada tindakan pengawasan khusus, yang dapat menyelamatkan perusahaan penerbangan dan industry serta nama baik bangsa.
Mengenai deposit atau uang titipan  travel agent pada Batavia Air, seharusnya regulator yang dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara harus menempatkan “Lembaga penjamin”  sebagai instrument pengamanan tataniaga industry.  Sebaiknya kasus Batavia Air dilakukan “kasasi”, mengingat masih memiliki pesawat dan masih mungkin ada investor yang tertarik. Karena keputusan “pailit” nya  tidak mengharuskan Batavia Air untuk stop beroperasi.