Oleh Subagiyo  – Astindo / Mar-2013

( Liputan Khusus Kunjungan ke Komisi V DPR-RI )
Berita awal tahun 2013 : Batavia Air pailit, Batavia Air  stop  beroperasi ! Belum lagi kita berhenti menghitung-hitung uang kita yang ikut ”terbang” bersama bangkrut-nya beberapa maskapai domestik, kini bak ”serangan jantung” Maskapai yang kelihatan gagah  tiba-tiba mengumumkan berhenti beroperasi, tepat pukul 00.00 wib, Kamis 31 Januari 2012 yang lalu, setelah dinyatakan Pailit oleh PTUN Jakarta Pusat.

Terasa aneh, mestinya kepailitan tidak harus menghentikan operasi perusahaan. Juga anehnya, pihak pemilik batavia Air tidak berusaha mengajukan Kasasi ke MA setelah pengadilian menyatakan Pailit. Nah keanehan demi keanehan ini yang mengusik rasa keadilan kita para travel agent yang  menaruh puluhan milyar rupiah di maskapai yang bersangkutan dalam bentuk top up deposit, tetapi ketika Pailit  harapannya NOL besar  untuk menarik kembali uang depositnya . Keanehan lain, mengapa uang top up deposit travel agent yang bukan harta pihak maskapai, dimasukkan sebagai boedel pailit ?

Astindo meyakini ada faktor dan indikasi pelanggaran etika dan penipuan  dalam kasus stop beroperasinya batavia Air secara mendadak , betapa tidak ? ketika sore berhenti beroperasi, siangnya dihari yang  sama masih saja pihak maskapai  menarik uang deposit travel agent, sungguh tidak etis,  dan ini bisa disebut penipuan.

Ada pula faktor ketidaksetaraan dalam hubungan bisnis ( non equality business partnership) antara pihak maskapai dan Agent. Travel agent selalu dalam pihak yang lemah, yang seolah –olah bisa dipermainkan seenaknya oleh pihak maskapai penerbangan.  Tapi kita melihat bahwa ada system besar yang menaungi  bisnis penerbangan di Indonesia, tapi mengapa hal itu bisa terjadi.   Sebuah pertanyaan besar ?

Jika kita melihat sejarah kebangkrutan maskapai penerbangan di Indonesia mungkin sudah lebih dari 10 maskapai, mulai dari Sempati Air, AW air, Indonesia Airlines, Bouraq, Adam Air, Kartika Airlines, Riau Airlines, Linus Air, Pacific Royal, Star Air, Mandala Airlines, dan Batavia Air,  hampir semua airlines yang bangkrut atau stop beroperasi tidak menyelesaikan piutangnya pada travel agent, kecuali beberapa airlines yang dengan tanggung jawab penuh mengembalikan semua deposit dan tiket tiket yang tidak diterbangi, seperti STAR AIR.  Tuntutan atau konsekwensi hukum yang harusnya menjerat para pemilik ini rupanya tidak tersentuh, mereka bersembunyi dibalik Undang undang kepailitan yang melindungi mereka, padahal nyata nyata bahwa mereka telah melanggar Undang undang (UU. No 8 tahun 99, tentang perlindungan konsumen).

Untuk itu kepada siapa lagi kita travel agent mengadu kalau tidak ke wakil-wakil kita di DPR ?
Nah,untuk bertemu dengan wakil kita di DPR pun ternyata tidak mudah, jalannya sangat berliku, tetapi ringkas cerita akhirnya dapat juga kita beberapa pengurus ASTINDO untuk bertemu dengan para wakil kita di komisi V DPR-RI pada Senin, 4 Maret 2013, jam 3 sore mereka menerima pengurus Dewan Pengurus Nasional Astindo Elly Hutabarat (Ketum Astindo), Rudiana (waketum Astindo), juga turut dalam team Hasiyana S. Ashadi ( Ketua Asita Jakarta) dan Ibu Herna P. Danuningrat penasehat Asita Jakarta, dan Subagiyo ( Humas DPN-Astindo).

Sore itu di Gedung DPR-RI, tepatnya Ruang rapat Komisi V, tidak seberapa lama kami menunggu, akhirnya kami dipersilahkan oleh secretariat komisi V untuk memasuki ruang pertemuan. Di Ruang pertemuan telah menunggu kita, Ketua Komisi V Bpk Rendy Lamajido, wakil ketua Bapak Mulyadi, Bapak Teguh Juwarno, dan beberapa anggota yang lain yang siap berdiskusi dan menerima Aspirasi  ASTINDO dan Asita Jakarta.

Komisi V DPR-RI, adalah komisi yang membidangi salah satunya adalah masalah perhubungan, sehingga memang sudah pada tempatnyalah kita mengadu ataupun memberi masukan hal-hal yang berkaitan dengan maskapai penerbangan, termasuk kasus terkini : bangkrutnya Batavia AIR yang menelan puluhan milyar uang travel agent.

Suasana hangat dan rilex cukup terasa dalam pertemuan itu, setelah ketua komisi V bapak Rendy Lamajido memperkenalkan diri dan team-nya, kemudian beliau mempersilahkan team  Astindo dan Asita Jakarta untuk memperkenalkan diri masing-masing, dan menyampaikan Aspirasinya.

Pak Rudiana yang menjadi juru bicara kemudian menyampaikan 10 pointer, sbb :
1.Kebangkrutan/kepailitan Airlines atau Perusahaan penerbangan di Indonesia sudah lebih dari 5 kali, dan tanpa ada tindakkan hukum yang jelas kepada   pelaku/pemiliknya, 2. Airlines terutama yang Low Cost Carrier (LCC) selama ini beroperasi dengan mengandalkan uang dari deposit agen, bukan modal sendiri.
3.Deposit ataupun top up deposit adalah syarat ketentuan mutlak dari airline terhadap travel agent  yang ingin menjadi agennya, yang besarannya adalah 10 juta ke atas, 4.Uang deposit, melindungi airlines dari kebangkrutan atau kepailitan travel agent, akan tetapi jika airlines bangkrut, travel agent tidak mendapatkan apa apa dari airlines, bahkan uang deposit yang telah disetorkan diambil dan menjadi asset airlines,5.Kerugian yang dialami travel agent bukan hanya kehilangan uang dari tiket dan deposit yang telah disetorkan, akan tetapi berdampak langsung dan berakibat pada kompnen lain yang menjadi satu kesatuan dalam pembuatan paket, seperti akomodasi(hotel), ticket obyek wisata, dan lain lain. (biaya pembatalan), 6.Perijinan untuk beroperasi suatu airlines di Indonesia hendaknya harus lebih ketat lagi dan memenuhi unsur unsur yang melindungi masyarakat secara luas dari semua aspek termasuk finansial, 7. Deposit dari agen hendaknya dijamin oleh suatu lembaga penjamin simpanan(LPS) seperti pada perbankan, atau disimpan dalam satu “escrow” account atas nama agen dan airlines, 8. Kinerja dan laporan, keuangan airlines hendaknya dilakukan secara berkala,  terbuka dan transparan dan dilaporkan kepada pemerintah(kemenhub), sehingga kebangkrutan secara mendadak dapat dihindari, 9.Open sky policy akan dibukan pada tahun 2015 ini, pasti akan memicu lebih banyak airline, terutama yang dimiliki asing yang akan beroperasi di Indonesia, perangkat perundangan dan peraturan hendaknya melindungi kepentingan nasional Indonesia secara menyeluruh, 10.Kami mengharap Dewan bersama pemerintah untuk menetapkan mata uang rupiah untuk setiap tariff maupun transaksi tiket tiket penerbangan domestik maupun Internasional.
 
Dalam suasana dialog interaktif, Komisi V  DPR-RI tentu menanggapi positif apa yang menjadi aspirasi Astindo.
Ada beberapa point yang bisa kita garis bawahi, sbb :
1. Perlu dicermati adanya aspek pidana dalam proses kepailitan Batavia AIR, 2. UU sektor penerbangan mestinya cukup untuk menjadi payung hukum bagi pemerintah, dalam hal ini Kemenhub guna memberikan perlindungan bagi semua stakeholder penerbangan, termasuk Agen Tiket penerbangan dan masyarakat pengguna., 3. Kementerian Teknis bisa mengeluarakan KM atau permen untuk meng-aplikasikan Undang-undangsektor penerbanangan tersebut, 4. Komisi V berjanji akan menyampaikan dan memberi tekanan kepada pemerintah dalam ini kemenhub, dalam Agenda Rutin Pertemuan dalam bulan Maret ini, kemungkinan tgl 13 Maret ini, dan Pengurus Astindo dipersilahkan untuk menyaksikan jalannya Rapat tersebut.

Satu jam lebih pertemuan singkat padat dengan Komisi V DPR-RI terasa cepat berlalu, sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin kita sampaikan. Tapi pertemuan tersebut kita nilai strategis, karena DPR punya kewenangan legislasi sebagai pembuat undang-undang, juga kewenangan untuk mengawasi pemerintah. Salam ASTINDO ….